HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN TETAP LOKAL

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN TETAP LOKAL

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN TETAP LOKAL
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN TETAP LOKAL

Kewajiban Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit Switched

  1. Membangun dan/atau menyediakan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched dan jaringan untuk akses pelanggan di suatu lokasi yang menggunakan 1 (satu) sentral lokal atau lebih (pasal 20 ayat 1, PM.1/2010), lokasi meliputi satu atau beberapa wilayah kabupaten dan/kota yang ditetapkan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal.
  2. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis yang ditetapkan Menteri (FTP?) (pasal 6, PM.1/2010)
  3. Menyediakan akses telepon umum, sekurang-kurangnya 3% dari kapasitas jaringan terpasang (pasal 23, PM.1/2010)

6)      Hak Penyelenggara Jaringan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit Switched

  1. Berhak mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan lainnya (Pasal 12, PM.1/2010)
  2. Mendapatkan kode wilayah yang ditetapkan Direktur Jenderal berdasarkan rencana dasar teknis (Pasal 20 ayat 3, PM.1/2010).
  3. Dapat membangun dan/atau menyediakan jaringan tetap lokal berbasis packet switched (Pasal 21, PM.1/2010).
  4. Dapat menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk sambungan lokal (pasal 22 ayat 1, PM.1/2010)
  5. Dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan lokal, penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan langsung jarak jauh, dan penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan internasional dalam bentuk sirkit sewa (pasal 22 ayat 2, PM.1/2010).
  6. Dapat menyelenggarakan sirkit sewa lokal (Pasal 22 ayat 3, PM.1/2010)
  7. Dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi lintas batas  yang menghubungkan langsung dua lokasi di dua negara yang berbatasan langsung, di lokasi Nunukan – Tawau, Manado – Davau, Jayapura – Lae,  memperhatikan kesepakatan bilateral. (Pasal 24, PM. 1/2010).

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET-SWITCHED

7)      Kewajiban Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched

  1. Membangun dan/atau menyediakan jaringan transport yang menghubungkan antar pusat jaringan (node) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (node), wilayah penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switchedmencakup wilayah lokal dan nasional (pasal 25, PM.1/2010).

8)      Hak Penyelenggara Jaringan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched

  1. Dapat menyelenggarakan jasa multimedia setelah mendapat izin jasa multimedia dari Direktur Jenderal (Pasal 26 ayat 1 dan 2, PM.1/2010).
  2. Dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, dan/atau lembaga penyiaran berlangganan (pasal 26 ayat 3, PM.1/2010).

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH (SLJJ)

9)      Kewajiban Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh

  1. Membangun dan/atau menyediakan jaringan tetap untuk menghubungkan antar penyelenggara jaringan tetap lokal (pasal 27, PM.1/2010).
  2. Membangun dan/atau menyediakan sentral jarak jauh (sentral trunk) dan jaringan yang menghubungkan antar sentral jarak jauh (sentral trunk) (pasal 28, PM.1/2010).

10)   Hak Penyelenggara Jaringan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh

  1. Dapat menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk sambungan langsung jarak jauh (Pasal 29 ayat 1, PM.1/2010).
  2. Dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan langsung jarak jauh dan penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan langsung jarak jauh dalam bentuk sirkit sewa (pasal 29 ayat 2, PM.1/2010).Dapat menyelenggarakan sirkit sewa jarak jauh (pasal 29 ayat 3, PM.1/2010).

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN TETAP SAMBUNGAN INTERNASIONAL (SLI)

11)   Kewajiban Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Internasional

  1. Membangun dan/atau menyediakan jaringan tetap untuk menghubungkan jaringan domestik dengan jaringan internasional (pasal 30, PM.1/2010).
  2. Membangun dan/atau menyediakan sentral gerbang internasional (SGI) dan jaringan yang menghubungkan sentral gerbang internasional yang dimilikinya, serta wajib menghubungkan sentral gerbang internasional yang dimilikinya (pasal 31, PM.1/2010).

12)   Hak Penyelenggara Jaringan Jaringan Tetap Sambungan Internasional

  1. Dapat menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk sambungan internasional (Pasal 32 ayat 1, PM.1/2010).
  2. Dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan langsung jarak jauh dan penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan internasional dalam bentuk sirkit sewa (pasal 32 ayat 2, PM.1/2010).Dapat menyelenggarakan sirkit sewa internasional (pasal 32 ayat 3, PM.1/2010).

Sumber : https://aziritt.net/racer-underground-apk/