JENIS PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

JENIS PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

JENIS PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
JENIS PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

JENIS PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Tetap (pasal 3 PM.1/2010)

Jaringan Telekomunikasi Tetap Lokal
Berbasis Circuit Switched (pasal 19, PM.1/2010)
Berbasis Packet Switched (pasal 19, PM.1/2010)
Jaringan Telekomunikasi Tetap Sambungan Jarak Jauh
Jaringan Telekomunikasi Tetap Sambungan Internasional
Jaringan Telekomunikasi Tetap Tertutup
2) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Bergerak (pasal 3 PM.1/2010)

Jaringan Telekomunikasi Bergerak Terrestrial
Jaringan Telekomunikasi Bergerak Selular
Jaringan Telekomunikasi Bergerak Satelit.
3) Tata cara perizinan (pasal 4 PM.1/2010)

Jumlah perizinannya dibatasi —> seleksi, dengan perkecualian
Jumlah perizinannya tidak dibatasi —> Dengan evaluasi.
KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI (UMUM)

4) Kewajiban Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (pasal 6, PM.1/2010)

Membangun dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi. (pasal 6, PM.1/2010)
Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis yang ditetapkan Menteri (FTP?) (pasal 6, PM.1/2010)
Menyediakan segala fasilitas telekomunikasi untuk menjamin pelayanan jaringan telekomunikasi sesuai standar kualitas pelayanan (pasal 7, PM.1/2010)
Memberikan pelayanan yang sama kepada pemakai jaringan telekomunikasi (pasal 7, PM.1/2010)
Membuat ketentuan dan syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi (pasal 7, PM.1/2010)
Mengumumkan secara terbuka ketersediaan jaringan telekomunikasi yang dimilikinya (pasal 7, PM.1/2010)
Menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya (pasal 8, PM.1/2010)
Memisahkan komponen-komponen pelayanannya (unbundling) dalam menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh penyelenggara telekomunikasi, meliputi: jaringan lokal, perangkat antar muka, sentral, transmisi dan sistem pendukung operasi, pelayanan dan perangkat tambahan (pasal 8, PM.1/2010).
Melaksanakan kewajiban pelayanna universal dalam bentuk kontribusi kewajiban pelayanan universal (pasal 9, PM.1/2010)
Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (pasal 10, PM.1/2010)
Dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio, wajib membayar BHP Spektrum Frekuensi Radio yg merupakan PNBP (pasal 11, PM.1/2010).
Menjamin tersedianya interkoneksi, dengan mengikuti ketentuan dalam rencana dasar teknis (pasal 12, PM.1/2010).
Memenuhi prinsip-prinsip dalam penyediaan interkoneksi: transparan, tidak diskriminatif baik kualitas maupun biaya, diberikan dalam waktu singkat, berorientasi pada biaya (cost based) dan berdasarkan permintaan (pasal 13, PM.1/2010).
Memasang rambu-rambu (tanda-tanda) keberadaan jaringan telekomunikasi (pasal 16, PM.1/2010).
Menggunakan alat/dan atau perangkat telekomunikasi yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal (pasal 18, PM.1/2010).

Sumber : https://aziritt.net/galaga-wars-apk/