Perumusan Masalah

 Perumusan Masalah

Belajar dari pengalaman internasional, pelaksanaan otonomi daerah tidak selalu harus dibiayai oleh pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Namun, secara pasti dapat dikatakan bahwa apabila semakin maju industri suatu negara maka pelaksanaan demokrasi akan semakin baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang semakin demokratis akan tercermin dalam pelaksanaan otonomi daerah yang semakin besar. Pelaksanaan otonomi yang semakin besar tersebut dari aspek keuangan tercermin dari expenditure ratio yang cenderung semakin besar. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dalam suatu negara tidak selalu harus diukur dari besarnya peranan PAD untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintahan daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) juga perlu diatur dengan Undang-undang sesuai dengan amanat UUD 1945. Untuk menghindari high cost economy, telah diterbitkan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang PDRD, kemudian sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, telah direvisi dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentag PDRD. Prinsip-prinsip yang dianut dalam UU 34/2000 bukan berarti dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan otonomi daerah tetapi implementasi sistem perpajakan dan retribusi yang baik dan bersifat universal.

Sesuai dengan UU 25/1999, perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan melalui Dana Perimbangan (DP) yang terdiri dari:

  1. a)Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Perseorangan, dan Sumber Daya Alam (SDA);
  2. b)Dana Alokasi Umum (DAU);
  3. c)Dana Alokasi Khusus(DAK).

Pelaksanaan otonomi Daerah secara efektif telah dimulai sejak Januari 2001. Dari sisi keuangan negara hal tersebut telah membawa konsekuensi kepada perubahan peta pengelolaan fiskal yang cukup mendasar. Sebagaimana diketahui dalam APBN tahun 2001, total dana yang didaerahkan melalui Dana Perimbangan (DP) adalah sebesar Rp81,67 triliun.

Pembayaran tunggakan pinjaman Pemda dan BUMD pada dasarnya merupakan kewajiban daerah sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari pinjaman tersebut.

1.3.        Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

  1. Menjelaskan pengertian administrasi keuangan daerah, hubungan keuangan daerah dengan keuangan pusat, serta pengurusan keuangan daerah
  2. Menjelaskan pengertian APBD, fungsi dan prinsip anggaran daerah, struktur APBD, sumber-sumber penerimaan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah
  3. Memahami siklus anggaran, khususnya proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan rancangan hingga penetapan APBD
  4. Memahami proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD
  5. Menjelaskan pengertian penggantian kerugian daerah.

 

https://vds.co.id/guns-x-zombies-apk/