Politik Luar Negeri Pada Masa Orde Baru

Politik Luar Negeri Pada Masa Orde Baru

Orde Baru (Orba) adalah rezim yang berkuasa di Indonesia terlama & terpanjang kekuasaannya yakni sepanjang 32 tahun, rezim orba membawa dinamika sosial, ekonomi, & politik yang terlalu panjang. Kebijakan yang diambil oleh Presiden Soeharto maupun oleh para pembantunya membawa karakteristik & ciri yang khas, yakni militeristik & terpusat. Pemerintah yang ter-sentralisasi memicu nyaris semua kebijakan di semua lini seragam & bertujuan untuk menopang pembangunan ekonomi & stabilitas yang diagung-agungkan terhadap era itu. Hasilnya adalah sebuah pemerintah yang otoriter sepanjang kurang lebih 32 tahun sebelum saat kelanjutannya dijatuhkan oleh people power terhadap era reformasi.

Politik luar negeri termasuk bidang didalam pemerintahan orba yang dijadikan sebagai instrumen untuk capai keperluan nasionalnya. Hal yang paling utama & jadi prioritas didalam politik luar orba yaitu;
1. Pembangunan
2. Stabilitas
Hal ini jadi petunjuk didalam politik luar negeri orba yang jadi antitesa dari politik luar negeri orde lama. Orde lama atau era demokrasi terpimpin menjadikan politik luar negerinya sebagai alat untuk condong ke blok timur. Hal ini lantas diubah oleh Orba, tidak benar satunya yaitu, memutus jalinan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Walaupun terhadap 1990, Indonesia terhubung ulang jalinan selanjutnya dengan alasan ekonomi.
Menelisik lebih jauh berkenaan politik luar negeri yang dibangun terhadap era orba merupakan diskusi yang panjang & tak tersedia habisnya. Politik luar negeri yang diakui sebagai “anak kesayangan” Amerika Serikat (AS) seringkali disematkan terhadap orba. Walaupun hal selanjutnya kudu dikaji lebih mendalam untuk lebih mengerti politik luar negeri orba yang tidak sederhana. Dalam suasana perang dingin yang berjalan pada AS & Uni Sovyet, posisi Indonesia jelaslah jadi penting. Efek domino komunisme yang ditakutkan oleh barat telah memicu pentingnya posisi Indonesia di mata barat. Dalam hal ini menarik membahas posisi pemerintah Indonesia di bawah Soeharto & melihat rancangan “bebas-aktif” yang sepanjang ini jadi basic & cii-ciri politik luar negeri Indonesia.
Orde Baru Sebagai Antitesa Orde lama
Seperti yang telah dijelaskan diatas, politik luar negeri orba muncul sebagai lawan dari politik luar negeri orde lama yang berupa lebih revolusioner & menjadikan nasionalisme sebagai alat kesatuan bangsa. Politik luar negeri yang nasionalistik menjadikan Indoensia terus menaruh keraguan terhadap barat. Sifat yang dianut oleh orde lama adalah bebas aktif, tetapi terhadap demokrasi terpimpin yang berjalan adalah koalisi tidak formal Indonesia dengan negara-negara blok timur seperti RRT & Uni Soviet.
Orde lama di mulai saat Soekarno membuktikan dekrit pas 1959 yang memberlakukan UUD 1945 & meninggalkan UUD RIS. Dalam sikap politiknya, Soekarno terlalu dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini jadi nyata, saat Soekarno memberikan pidato manifesto politik (manipol) yang mengidentifikasikan musuh nasional yakni imperialis barat. Kedekatan kepada blok timur pun jadi nyata sehabis Indonesia mendapat pertolongan militer dari Uni Soviet untuk pembebasan Irian Barat. Hubungan Indonesia dengan Barat jadi mencegah dari sehabis Soekarno membentuk New Emerging Forces (Nefos) & Old Established Forces (Oldefos). Soekarno mengelompokkan negara-negara komunis & beberapa negara Asia-Afrika di Nefos sebagai lawan dari barat yang dimasukkannya didalam Oldefos. Ditambah ulang dengan aksi konfrontasi ganyang Malaysia, keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB, dan menyelenggarakan konferensi anti imperialis Conefo (Conference of New Emerging Forces).
Namun saat politik luar negeri Indonesia yang terlalu hiper-aktif & militan, suasana perekonomian & politik didalam negeri berjalan sebaliknya. Perekonomian hancur, harga-harga melambung tak terkendali, kemiskinan tidak dapat diatas pemrintah, hiper-inflasi berjalan dimana-mana. Pemerintah orde lama yang terhadap pas itu sedang menggunakan anggaran negara untuk membiayai konfrontasi ganyang malaysia dan penyeleseian proyek mercusuar, tidak berkutik & tidak dapat menanggulangi itu semua. Kondisi politik didalam negeri pun tidak berbeda. Konflik politik pada militer & PKI muncul jadi meruncing. Puncaknya yang berjalan dengan meletusnya momen Gerakan 30 September 1965. Peristiwa itu memicu pemerintah Soekarno jadi lemah.
Setelah perihal G 30 S, pemerintah Soekarno jadi lemah. Kudeta merangkak yang dilaksanakan oleh Jenderal Soeharto jadi memicu kekuasaan Soekarno lemah. Puncaknya, MPRS menetepkan Jenderal Soeharto jadi Pejabat Presiden terhadap tahun 1968. Pada pas inilah yang jadi akhir dari orde lama dan jadi awal orde baru.
Pemerintah Orde baru memperbaiki politik luar negeri yang revolusioner terhadap era orde lama, jadi lebih ramah & aktif di dunia internasional. Hal yang pertama dilaksanakan adalah memperbaiki & me-normalisasi jalinan diplomatik dengan Malaysia. Hal yang termasuk dilaksanakan oleh pemerintah orba adalah pembentukan organisasi di tingkat regional Asia Tenggara. Hal ini bertujuan untuk memelihara stabilitas kawasan & jadi wadah kerjasama pada negara-negara Asia Tenggara. Indonesia jadi tidak benar satu pendiri Organisasi Regional Asia Tenggara (ASEAN) dari 5 negara yang ikut mendirikan di Bangkok terhadap 1967.
Dalam hal perekonomian & jalinan dengan barat pemerintah Orba pun memperbaiki hubungannya tersebut. Hal ini mengenai segera dengan perekonomian & pembangunan yang dicanangkan pemerintah Orba. Pemerintah Orba perlu banyak dana untuk melakukan pembangunan. Untuk itu, pemerintah mengadakan pertemuan dengan negara-negara donor untuk membahas adanya pinjaman untuk pembangunan. Negara-negara selanjutnya lantas membentuk sebuah forum bernama Inter-govermental Group On Indonesia (IGGI). Selain itu, pemerintah pun memicu UU investasi yang mempermudah investasi asing masuk ke didalam negeri.
Namun hal itu pun memicu konsekuensi logis terhadap hasil politik luar negeri yang dibangun oleh orde lama seperti forum-forum Gerakan Non-Blok (GNB) dan konferensi Asia-Afrika. Pasa era orba, negara-negara GNB menampik Indonesia mengetuai GNB sebab diakui sebagai pro-barat. Selain itu, invasi Indonesia terhadap Timor-Timur pun memicu ketidaksukaan terhadap pemerintah Orba.
Interpretasi Atas Doktrin “Bebas Aktif”
Doktrin Bebas-Aktif pertama kali diungkapkan oleh Wakil Presiden Indonesia, Mohammad Hatta. Mohammad Hatta didalam pidatonya “Mendayung Antara Dua Karang”, “aktif” yang dimaksud membuktikan suatu intensitas Indonesia untuk ikut serta didalam usaha memelihara dan menciptakan perdamaian dunia. Ini artinya Indonesia tidak membuktikan suatu netralitas, yang diartikan sebagai suasana tak berpartisipasi. Yang bertujuan Bung Hatta adalah Indonesia tidak memihak adidaya dunia tetapi bukan artinya Indonesia mundur dari arena pertentangan internasional, melainkan Indonesia akan terus berusaha secara aktif untuk melakukan upaya-upaya demi menciptakan perdamaian dunia.
Landasan konstitusi politik bebas-aktif baru dibuat tahun 1999, yakni UU 37 tahun 1999 berkenaan Hubungan Luar Negeri pasal 3 membuktikan bahwa Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk keperluan nasional. Namun UU ini belum tersedia di mas orde baru. Sehingga prinsip bebas-aktif yang dianut dan dijadikan landasan cuma sebagai landasan moral, bukan konstitusional.
Menurut A Agus Sriyono didalam tulisannya Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Zaman Yang Berubah, menyebutkan bahwa prinsip politik luar negeri yakni bebas-aktif yang dianut oleh Indonesia nyaris dijadikan prinsip dan landasan setiap rezim. Bebas dan aktif jadi semacam prinsip yang tak terubah-kan didalam politik luar negeri Indonesia. Namun didalam pelaksanaannya, pengertian bebas kadang ditafsirkan secara elastis & interpretatif. Berbeda dengan “bebas”, “aktif” relatif lebih diartikan secara selalu setiap rezim. Misalnya saat era perang dingin, kata “bebas” mempunyai kandungan arti tidak memihak blok manapun. Namun saat perubahan konstelasi dari bipolar jadi unipolar, maka kata “bebas” adalah bebas untuk menampik maupun terima isu internasional apapun. Pemerintah Orba mendefinisikan doktrin bebas-aktif sebagai tidak memihaknya kepada dua blok barat ataupun timur. Namun dengan dalih ini pula, pemerintah Orba terasa untuk menahan menyebarnya komunisme di kawasan Asia Tenggara. Hal ini pula yang melandasi berdirinya ASEAN.
Namun didalam hal yang melatarbelakangi politik luar negeri Orba ini, penulis berpendapat bahwa landasan & prinsip bebas-aktif tidak terlalu dominan didalam membentuk pola tingkah laku & wujud politik luar negeri. Dalam melihat hal ini, penulis lebih Teori persepsi didalam politik luar negeri bahwa persepsi para pembuat kebijakan luar negeri berpengaruh terhadap memainkan peran didalam pilih kebijakan negara yang dilaksanakan terhadap politik luar negeri terhadap negara lain. Leo Suryadinata menyebutkan bahwa formulasi politik luar negeri Indonesia condong dibentuk oleh elit daripada oleh “massa” lewat proses demokrasi. Elit yang dimaksud banyak terpengaruh oleh budaya & dampak historis. Walaupun pembentukan politik luar negeri dibentuk oleh beberapa lembaga, tetapi pemerintahan orba yang didominasi militer & sentralistik menjadikan Soeharto sebagai pembentuk dominan politik luar negeri dibanding prinsip bebas-aktif.

Keberhasilan Politik Luar Negeri Orde BaruMenurut Norman J. Padelford, “national interest of a country is what its govermental leaders and in large degree also what its people consider at anytime to be berarti to their national independence way, way of life, territorial security, and economic welfare. “Dalam hal ini, keperluan nasional lah yang paling jadi landasan paling mutlak didalam pembentukan politik luar negeri. Penting untuk di ingat bahwasanya landasan utama orde baru adalah pembangunan & stabilitas nasional.
Untuk capai keperluan nasional nya, maka pemerintah orba membentuk beberapa kebijakan luar negeri. Merujuk dari penjelasan diatas, bahwa politik luar negeri yang telah dibangun oleh politik luar negeri orba dapat diartikan jadi tiga variabel: Perbaikan Ekonomi, Normalisasi jalinan dengan dunia barat, & revitalisasi organisasi regional.

Pertama, Perbaikan ekonomi yang jadi prioritas pemerintah Orba dituangka didalam pembangunan lima tahun (Pelita). Pelita direncanakan setiap lima tahun dan ditetapkan sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Untuk menopang terlaksananya pelita, Indonesia membentuk negara-negara pendonor didalam forum Inter-govermental Group On Indonesia (IGGI). Selain itu, pemerintah pun memicu UU investasi yang mempermudah investasi asing masuk ke didalam negeri.
Beberapa aspek yang menjadikan ini berhasil yaitu,
§ Kelompok Bappenas yang kondang disebut “mafia berkeley” yakni tim yang beberapa besar lulus dari University of California di Berkeley yang diketuai oleh Prof. Widjojo Nitisastro. Ideologi ekonomi yang terlalu tidak terlalu berbeda, yakni ekonomi liberal, menjadikan kerjasama pada negara-negara barat jadi lancar. Hal-hal krusial yang jadi kasus di zaman orde lama seperti investasi asing, dll. tidak terlalu jadi masalah.
§ Komitmen Presiden Soeharto untuk memperbaiki perekonomiannya dan meninggalkan isu politik tinggi (High Politics) sebagai landasan pemerintahannya.
Kedua, memperbaiki jalinan dengan negara-negara barat adalah tidak benar satu politik luar negeri mutlak yang dilaksanakan pemerintah Orba. Salah satu yang diperbaiki adalah kerjasama ekonomi dengan membentuk forum seperti Inter-govermental Group On Indonesia (IGGI). Di luar hal itu, masuknya ulang Indonesia ke didalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa jadi awal normalisasi jalinan Indonesia dengan negara-negara barat.
Hal yang jadi isyarat presiden Soeharto adalah pidato tersedia KTT Non Blok di Lusaka tahun 1970, yang menyebutkan bahwa hendaknya Indonesia kudu dapat menjalin kerjasama dengan negara manapun di dunia didalam beragam bidang, kalau andaikan tidak membawa jalinan diplomatik dengan negara tesebut. Walaupun didalam pernyataannya tersebut, Presiden Soeharto membuktikan belum kudu untuk masuk didalam aliansi / kelompok militer seperti NATO ataupun Pakta Warsawa.
Dengan masuknya ulang Indonesia ke didalam PBB, Indonesia jadi aktif didalam percaturan internasional. Faktor yang memicu keberhasilannya adalah,

Niat baik dan prinsip Presiden Soeharto didalam menjalin jalinan baik ulang dengan negara-negara barat.
Sambutan negara barat, lebih-lebih AS yang beranggap peran Indonesia terlalu berarti di Asia Tenggara lebih-lebih didalam memelihara stabilitas kawasan dan memelihara tersebarnya ideologi komunisme saat perang dingin.
Pengaruh dari keperluan pertolongan ekonomi seperti yang telah dijelaskan diatas & termasuk fokus pemerintah Orba yang termasuk untuk pembangunan.
Walaupun kelanjutannya dapat masuk didalam keanggotaan PBB kembali, tidak selalu jalinan Indonesia dengan barat, lebih-lebih AS lancar. Kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur menjadikan jalinan Indonesia dengan AS sempat renggang.

Ketiga, Revitalisasi organisasi regional jadi tidak benar satu agenda mutlak politik luar negeri orde baru. Hal ini jadi respon dari politik luar negeri orde lama yakni konfrontasi dengan Malaysia. Kecurigaan & prasangka terhadap tetangga paling dekat menjadikan Indonesia tak dulu dapat maju untuk bekerja mirip lantas bersaing secara sehat. Secara geopolitik & geoekonomi, kawasan Asia Tenggara mempunyai nilai yang terlalu strategis. Hal selanjutnya tercermin dari adanya beragam konflik di kawasan yang melibatkan keperluan negara-negara besar pasca Perang Dunia II, sehingga Asia Tenggara dulu dijuluki sebagai “Balkan-nya Asia”. Persaingan antar negara adidaya & kemampuan besar lainnya di kawasan pada lain muncul dari terjadinya Perang Vietnam. Disamping itu, konflik keperluan termasuk dulu berjalan satu diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi” pada Indonesia & Malaysia, klaim teritorial pada Malaysia & Filipina berkenaan Sabah, serta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia.
Faktor-faktor kesuksesan nya adalah,

Adanya keinginan kelima negara pembentuk ASEAN yakni me-revitalisasi kerja mirip lebih-lebih di bidang ekonomi di negara-negara ASEAN
Ada keinginan dengan untuk memelihara stabilitas kawasan dari perang dingin.
Kelima negara selanjutnya mendambakan melakukan pembangunan sekaligus memelihara penyebaran ideologi komunisme.
Dukungan dari blok barat lebih-lebih AS untuk memelihara “efek domino komunisme” lebih-lebih dari negara-negara komunis di Asia Tenggara seperti Vietnam.
Selain aspek yang diatas tadi, terkandung sebab lainnya. Terutama aspek eksternal yang menopang terbentuknya organisasi regional. Filipina misalnya, adalah negara yang beberapa besar Katholik, sehingga terasa terasing di kawasan Asia Tenggara yang beberapa besar Islam & Hindu. Selain itu, integrasi lokasi didalam suatu organisasi regional memberi tambahan kedaulatan yang lebih kuat untuk negara-negara kecil seperti Singapura & Brunei Darussalam. Dalam hal ini, sebetulnya alasan pragmatisme ekonomilah yang kuat, tetapi bukannya integrasi ekonomi, melainkan stabilitas yang menopang perekonomian tumbuh. Namun didalam efektivitas kinerja organisasi regional untuk mencukupi ekspektasi ideal tersebut, tetap kurang berhasil. Misalnya didalam mediasi konflik antar negara.

Kesimpulan
Politik Luar Negeri Orba merupakan Antitesa dari politik luar negeri orde lama. Kebijakan yang diambil baik bidang politik & ekonomi berbeda jauh dengan Orde lama. Sifat bebas-aktif adalah rancangan yang interpretatif. Sifat politik luar negeri Orba yang bebas-aktif merupakan penafsiran yang berbeda dari orde lama. Ada tiga variabel penjabaran dari keperluan nasional orde baru, yakni perbaikan ekonomi, normalisasi jalinan dengan barat, dan revitalisasi organisasi regional.

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/

Baca Juga :