RUANG EVAKUASI BENCANA

RUANG EVAKUASI BENCANA

RUANG EVAKUASI BENCANA

RUANG EVAKUASI BENCANA

Arahan ruang yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi para korban bencana (keamanan terjamin, akses yang cukup tinggi dan terjangkau dari luar daerah.
Lokasi disesuaikan dengan jenis dan resiko bencana, skala pelayanan, dan daya tampung.I. PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Kawasan ini merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang berpengaruh besar terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, antara lain :Kawasan strategis pertahanan dan keamanan;
Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
Kawasan strategis sosial budaya;
Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Penetapan kawasan ini harus didukung oleh kepentingan tertentu dengan pertimbangan aspek-aspek strategis, kebutuhan pengembangan tertentu, serta kesepakatan dan kebijakan yang ditetapkan diatasnya.

J. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Penentuan prioritas pembangunan wilayah kota ditinjau dari kebutuhan pembangunan wilayah, sarana dan prasarana prioritas, ketersediaan dana, komponen kawasan utama dengan fungsi multiplier effect, penduduk pendukung, serta arahan pembangunan dalam mewujudkan rencana tata ruang melalui pola penatagunaan tanah, air dan udara, usulan program utama pembangunan, perkiraan dana, dan sumber dana pembangunan, instansi pelaksana, waktu dan tahap pelaksanaan.

Muatan dasar meliputi:

Indikasi program utama
Perkiraan pendanaan beserta sumbernya
Intansi pelaksana
Tahapan pelaksanaan

K. KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
+ Ketentuan umum peraturan zonasi
Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Indikasi arahan peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

+ Ketentuan perizinan
perizinan yang terkait tentang izin pemanfaatan ruang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

+ Ketentuan insentif dan disinsentif
a. Arahan insentif berupa:

Keringanan pajak, Pemberian kompensasi, Subsidi silang, Imbalan, Sewa ruang, Urun saham;
Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
Kemudahan prosedur perizinan;
Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

b. Arahan disinsentif berupa :

Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

+ Arahan sanksi
a. Jenis-jenis pelanggaran :

Tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
Tidak memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang
Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang
Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

b. Jenis-jenis sanksi :

peringatan tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;
pencabutan ijin; pembatalan ijin;
pembongkaran bangunan;
pemulihan fungsi ruang; dan/atau
denda administratif.

Sumber: UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Kriteria kawasan perkotaan meliputi:
a. memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau mata pencaharian penduduknya terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa; dan
b. memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa didukung prasarana dan sarana termasuk pergantian moda transportasi dengan pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.Bentuk kawasan perkotaan berupa :
a. kota sebagai daerah otonom;
b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
c. bagian dari dua atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.Perencanaan kawasan perkotaan dilaksanakan secara terintegrasi antara matra ruang, program dan kegiatan.
Perencanaan kawasan perkotaan mempertimbangkan:
a. aspek idiologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, teknologi, dan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pendekatan pengembangan wilayah terpadu;
c. peran dan fungsi kawasan perkotaan;
d. keterkaitan antar kawasan perkotaan dan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan;
e. keterpaduan antara lingkungan buatan dengan daya dukung lingkungan alami; dan
f. pemenuhan kebutuhan penduduk kawasan perkotaan.

Arah pembangunan kawasan perkotaan yang tertuang dalam RPJPD memuat:
a. peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan;
b. pemenuhan standar pelayanan perkotaan; dan
c. keterkaitan fungsi antar kawasan perkotaan.

Arah pembangunan kawasan perkotaan yang tertuang dalam RPJPD menjadi acuan penyusunan rencana tata ruang dan pedoman penyusunan RPJMD.
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Otonom tertuang dalam RTRW kota, Rencana Detail Tata Ruang, dan Rencana Teknik Ruang.
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang berada di kabupaten tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Teknik Ruang.

Rencana Detail Tata Ruang dijadikan pedoman untuk:
a. pengaturan tata guna tanah (Land Regulation);
b. penerbitan surat keterangan pemanfaatan ruang;
c. penerbitan Advise Planning;
d. penerbitan izin prinsip pembangunan;
e. penerbitan izin lokasi;
f. pengaturan teknis bangunan;
g. penyusunan rencana teknik ruang kawasan perkotaan; dan
h. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Rencana Teknik Ruang, dijadikan pedoman untuk:
a. penerbitan izin mendirikan bangunan;
b. penertiban letak, ukuran bangunan gedung dan bukan gedung; dan
c. penyusunan rancang bangun bangunan gedung dan bukan gedung.

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan