Sepanjang 2017, Korupsi Merugikan Negara Hingga Rp 6,5 Triliun

Sepanjang 2017, Korupsi Merugikan Negara Hingga Rp 6,5 Triliun

PPATK Pantau Dana Sumbangan Kampanye Pilkada Jabar

PPATK Pantau Dana Sumbangan Kampanye Pilkada Jabar

BANDUNG–Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat kerugian negara akibat kasus korupsi sepanjang tahun 2017 senilai Rp 6,5 triliun yang melibatkan 1.298 tersangka dalam 576 kasus (data ICW).

“Kerugian negara akibat korupsi cukup besar. Hal lainnya adalah terkait kasus narkoba,” ujar Dian Ediana Rae, Wakil Kepala PPATK, saat bertandang ke Bandung, Kamis petang (7/6).

Untuk kasus narkotika dengan kejahatan luar biasa yang berhasil diungkap, BNN telah mengungkap TPPU narkotika dari jaringan Togiman dan Haryanto Chandra senilai Rp 6,4 triliun rupiah.

Ia menegaskan tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas Tindak Pidana

Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Banyak orang yang tidak menyadari bahwa TPPU sangat erat kaitannya dengan hasil tindak pidana, yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari 25 tindak pidana ditambah dengan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di dalam dan di luar wilayah NKRI.

Tindak pidana korupsi, narkotika, penipuan, perpajakan, perjudian, prostitusi, illegal logging, dan illegal fishing merupakan bagian dari 25 tindak pidana tersebut. Jadi dapat dibayangkan nilai ekonomi hasil tindak pidana yang ditangani oleh PPATK, dan pihak–pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Selain itu, terdapat pula kasus–kasus penipuan yang mengusik rasa ketidakadilan di

masyarakat seperti kasus penipuan umroh. Kasus–kasus penipuan ini ditangani serius oleh Pemerintah melalui Satgas Waspada Investasi dimana PPATK terlibat dan mengambil peran signifikan dalam pelacakan aset kasus penipuan tersebut.

“Besarnya nilai hasil tindak pidana tersebut di atas sejalan dengan konsideran UU TPPU yang menyebutkan bahwa TPPU tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi–sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kami mengajak rekan–rekan media dan masyarakat untuk berpartisipasi melawan TPP,” tambahnya.

Ia menambahkan peran masyarakat dapat dilakukan melalui saluran Pengaduan

Pencucian Uang yang bisa diakses di halaman website PPATK yaitu www.ppatk.go.id. Masyarakat nanti akan diminta secara online mengisi formulir yang mencantumkan nama terduga, tanggal lahir, dan data dukung lainnya.

Semakin lengkap data yang diberikan maka semakin mudah kami menelusuri aliran dananya. Peran serta masyarakat dapat dipicu dengan adanya berita mengenai dugaan tindak pidana. Jika masyarakat mengenal dan dapat memberi informasi tambahan terhadap orang yang diduga tersebut, bisa menyampaikan melalui Pengaduan Pencucian Uang sehingga baik Pemerintah melalui PPATK, media massa, Pihak Pelapor, dan masyarakat dapat bahu membahu melawan TPPU. Jo

 

Sumber :

http://softwarelivre.org/ojelhtc88/blog/plant-networks-definition-characteristics-types-and-their-complete-functions